SUKABANTEN.com – Ratusan penduduk Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang. Demonstrasi ini digelar buat menuntut kejelasan mengenai sertifikat hak guna (SHP) atas tanah yang diklaim sepihak oleh TNI AD sejak tahun 2012. Tuntutan warga ini mencuat karena kesulitan mereka mengakses tanah yang menjadi sumber penghidupan. Tidak hanya berhenti di BPN, bunyi protes masyarakat Rancapinang juga menggema hingga ke Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, menuntut perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah wilayah terhadap sengketa yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade ini.
Tuntutan Penduduk dan Dalih Demonstrasi
Masyarakat Desa Rancapinang merasa resah dan tertekan dengan klaim sepihak yang dilakukan oleh TNI AD terhadap lahan yang sudah mereka garap secara turun-temurun. “Ini adalah tanah nenek moyang kami, sudah kami kelola bertahun-tahun, tiba-tiba ada klaim dari pihak lain, tentu kami tidak terima,” ungkap salah seorang warga yang ikut dalam aksi demonstrasi. Menurut penduduk, tanah tersebut merupakan sumber utama mata pencaharian mereka, dan klaim tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan akses ke sumber penghidupan mereka sehari-hari.
Desakan rakyat Rancapinang agar konflik tanah ini segera mendapatkan solusi tidak hanya ditujukan kepada BPN, namun juga kepada pejabat daerah. Di Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, perwakilan warga menyampaikan orasi yang meminta agar pemerintah wilayah bersikap tegas dan memihak kepada rakyat yang terkena dampaknya. Mereka berharap ada mediasi yang adil untuk menyelesaikan persoalan ini, serta pengembalian hak mereka atas tanah agar tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Reaksi Pemerintah dan Asa Penyelesaian
Menindaklanjuti demonstrasi tersebut, pihak BPN Pandeglang memberikan respons dengan mengatakan bahwa mereka berjanji akan mempelajari lebih lanjut mengenai dokumen dan bukti kepemilikan tanah yang diklaim oleh masyarakat dan TNI AD. Tetapi, hingga saat ini, belum eksis solusi konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, sehingga masyarakat Rancapinang masih harus menunggu nasib tanah mereka yang masih terkatung-katung.
Dari pihak DPRD Pandeglang, beberapa personil dewan menyatakan simpati terhadap nasib penduduk Rancapinang dan berjanji akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi, jika diperlukan. Mereka berharap eksis mediasi atau pertemuan antara pihak TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mencari jalan lagi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Banyak warga berharap, dengan adanya perhatian publik melalui aksi ini, pemerintah pusat pun turut campur tangan buat menyelesaikan sengketa yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Rancapinang ini.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Rancapinang merupakan salah satu cermin dari banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Asa mereka hanyalah agar tanah yang menjadi porsi krusial dari kehidupan mereka mampu kembali, serta adanya kejelasan status tanah yang legal untuk masa depan mereka dan generasi berikutnya. Sengketa semacam ini diharapkan dapat segera terselesaikan melalui upaya hukum dan pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
