SUKABANTEN.com – Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dengan tegas menyatakan bahwa Jalan Raya Serpong–Parung merupakan fasilitas umum yang tidak boleh ditutup oleh pihak manapun, termasuk oleh Badan Riset dan Penemuan Nasional (BRIN). Pernyataan ini disampaikan Benyamin saat melakukan kunjungan langsung ke Posko Pengaduan Warga yang terletak di Kecamatan Setu pada Senin, 13 Oktober 2025. Posko tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat yang menolak dengan keras usulan penutupan akses jalan penting tersebut. Benyamin menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk mendukung aspirasi warga dalam mempertahankan hak mereka atas penggunaan jalan yang telah lama menjadi sarana vital transportasi dan ekonomi bagi warga setempat.
Penegasan Hak Publik atas Jalan Raya
Dalam kunjungan tersebut, Benyamin menyampaikan kepeduliannya terhadap akibat yang akan dirasakan oleh masyarakat kalau jalan tersebut ditutup. Banyak dari mereka yang bergantung pada Jalan Raya Serpong–Parung buat kegiatan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam mengakses fasilitas layanan publik. “Jalan ini adalah bagian krusial dari kehidupan masyarakat kita dan penutupannya akan mengganggu aktivitas sehari-hari banyak manusia,” tegas Benyamin dalam pertemuan tersebut.
Benyamin juga menjelaskan bahwa meskipun BRIN mempunyai hak untuk melakukan riset dan inovasi, hal tersebut tidak dapat menjadi dalih yang resmi buat menutup akses jalan yang digunakan oleh publik. Ia menekankan bahwa pemerintah kota akan berdialog dengan BRIN buat mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Prioritas utama adalah menjaga kenyamanan dan kelancaran akses bagi seluruh pengguna jalan.
Imbas Penutupan Jalan bagi Masyarakat
Jika penutupan ini masih dilaksanakan, banyak pihak yang akan dirugikan, mulai dari para pekerja, pelajar, hingga pelaku upaya mini yang mengandalkan kelancaran akses jalan buat mendukung kegiatan mereka. Warga Setu dan sekitarnya juga telah mengkhawatirkan potensi akibat kemacetan yang lebih parah yang mampu terjadi jika arus kemudian lintas dialihkan ke jalur alternatif yang belum tentu memadai. Penutupan jalan ini mampu menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat, terutama bagi mereka yang usaha kecilnya bergantung pada mobilitas dan aksesibilitas wilayah tersebut.
Selain itu, para pelajar yang normal menggunakan jalan ini sebagai rute bus sekolah, juga kemungkinan besar akan tersendat dalam perjalanan ke sekolah. Orang uzur mengungkapkan kecemasannya terhadap potensi bahaya dan keterlambatan yang mungkin harus dihadapi anak-anak mereka kalau perubahan akses jalan terjadi tanpa persiapan yang matang. “Kami butuh kepastian dan solusi yang tidak merugikan anak-anak kami,” ujar salah satu manusia uzur yang hadir di posko tersebut.
Pada akhirnya, apa pun keputusan yang akan diambil haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat generik. Dialog yang terbuka antara BRIN dan pemerintah kota, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses ini, diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang adil dan berimbang untuk semua pihak. Dengan semangat kebersamaan dan sikap saling memahami, diharapkan solusi yang bijaksana dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.
