SUKABANTEN.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon kali ini menanggapi sorotan serta kritik yang datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mengenai proses penanganan dugaan praktik parkir ilegal yang terjadi di kawasan Pasar Kranggot. Dalam pernyataan resminya, Kejari Cilegon menilai bahwa masukan dari organisasi kepemudaan seperti HMI merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum di daerah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon, Nasruddin.
Peran Krusial Kritik dari Masyarakat
Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilegon, Nasruddin, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai setiap masukan dan kritik yang konstruktif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk partisipasi publik yang esensial buat memantau penegakan hukum sehingga bisa berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Nasruddin mengatakan, “Kami selalu membuka diri terhadap kritik dan masukan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang kudus dan transparan. Kita semua memiliki tanggung jawab buat memastikan hukum ditegakkan dengan betul.”
Selain itu, Nasruddin juga menekankan pentingnya sinergi antara forum penegak hukum dan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat. Dengan adanya feedback dari penduduk, termasuk dari kalangan pemuda, penegak hukum akan lebih bisa dalam menilai dan memperbaiki kinerja mereka. Kejari Cilegon berjanji akan terus mengusut tuntas dugaan praktik parkir ilegal yang meresahkan masyarakat, serta melakukan pembenahan di segala lini sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Usaha Penegakan Hukum yang Lebih Transparan
Nasruddin menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan prioritas bagi Kejari Cilegon. Pihaknya lagi melakukan penyelidikan mendalam buat mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan praktik parkir ilegal di Pasar Kranggot. Ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan teliti buat memastikan tidak eksis pihak yang terzalimi dan semua berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Kejari Cilegon berpandangan bahwa transparansi dalam penegakan hukum dapat menaikkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Buat itu, pihaknya berkomitmen buat memberikan informasi perkembangan kasus ini kepada masyarakat secara berkala. Transparansi ini juga merupakan langkah krusial buat mengikis stigma negatif terhadap aparat penegak hukum yang kerap dianggap lamban atau tak adil dalam menyelesaikan perkara.
Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum, Kejari Cilegon mengajak seluruh pihak, termasuk HMI dan organisasi kemasyarakatan lainnya, buat turut serta mengawasi dan memberikan masukan. Dengan demikian, penanganan berbagai isu hukum mampu lebih efektif dan pas sasaran, serta menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan buat seluruh kalangan tanpa pandang bulu. Usaha ini diharapkan dapat membawa pemugaran sistem yang lebih menyeluruh dan berkeadilan di Kota Cilegon.
