SUKABANTEN.com – Perubahan kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai aturan penambahan jumlah siswa dalam satu kelas, telah menarik perhatian banyak pihak. Salah satu tokoh yang terkait dengan kebijakan ini adalah Dedi Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal vokal dalam dunia pendidikan di provinsi tersebut. Kebijakan baru ini memperbolehkan satu kelas diisi oleh hingga 50 siswa, yang menjadi topik perdebatan hangat di kalangan pendidik dan masyarakat luas.
Latar Belakang dan Alasan Kebijakan
Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan di balik kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas di sekolah negeri ini sebagai respon terhadap situasi gawat yang dihadapi dunia pendidikan waktu ini. Dalam sebuah wawancara, Dedi Mulyadi berbicara, “Kita berada dalam situasi gawat pendidikan, dengan peningkatan jumlah siswa yang sangat signifikan setiap tahunnya.” Menurutnya, peningkatan jumlah warga mendorong pertumbuhan jumlah siswa yang harus ditampung oleh sistem pendidikan negeri, sehingga diperlukan penyesuaian dalam kapasitas kelas.
Kebijakan ini juga didasarkan pada pengamatan terhadap infrastruktur sekolah yang ada. Ketika ini, banyak sekolah negeri di Jawa Barat yang sudah kelebihan daya tampung, sehingga peningkatan kapasitas kelas menjadi solusi jangka pendek. Tetapi, tidak sedikit yang menganggap bahwa kebijakan ini cuma solusi fana yang tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan secara mendasar. Banyak bunyi dari forum kepala sekolah dan pendidik yang mendesak Dedi Mulyadi buat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, sebab dianggap dapat menurunkan kualitas pendidikan dampak tak mendukung interaksi yang optimal antara guru dan murid.
Pro dan Kontra Kebijakan di Masyarakat
Berbagai kalangan yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti forum kepala sekolah, lembaga pendidikan swasta, dan organisasi guru, telah mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa penambahan jumlah siswa per kelas akan memperburuk kualitas pedagogi dan memungkinkan terjadinya overloading pada guru. Forum Kepala Sekolah, misalnya, dengan tegas meminta kebijakan ini segera dicabut. “Kebijakan ini sangat memberatkan, baik bagi siswa maupun guru,” tegas salah satu anggota forum dalam diskusi publik.
Di sisi lain, pemerintah provinsi melalui Dedi Mulyadi justru menyantap kebijakan ini sebagai cara pragmatis untuk menanggulangi krisis kapasitas pendidikan jangka pendek. Pihak dari Pemda Jawa Barat menegaskan, solusi lain mungkin tak akan bisa memenuhi kebutuhan dalam saat cepat, mengingat terbatasnya anggaran buat pembangunan infrastruktur sekolah baru dalam waktu dekat.
Selain itu, sekolah-sekolah di pelosok, seperti yang terjadi di Garut, sangat merasakan akibat kebijakan ini. Beberapa di antaranya bahkan cuma bisa menerima sedikit siswa baru, tetapi masih harus menyesuaikan diri dengan aturan rombel (rombongan belajar) baru ini. “Sekarang ini ketika yang sangat sulit bagi kami, dan harus eksis solusi segera,” keluh salah satu kepala sekolah. Kritik juga datang dari BMPS Kota Bekasi yang memperingatkan bahwa peningkatan jumlah siswa dalam satu kelas di SMA dan SMK negeri akan menambah ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan jika tidak segera diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Meski demikian, pemerintah masih berkomitmen buat memantau dampak dari kebijakan ini dan melakukan evaluasi secara berkala. Langkah-langkah tambahan yang diajukan oleh beberapa pihak, seperti peningkatan pelatihan guru dan penyediaan sumber energi tambahan, diharapkan dapat membantu memitigasi akibat negatif kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan.
Dalam kesimpulannya, kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas adalah cerminan dari dilema yang sedang dihadapi pendidikan di Jawa Barat. Perlu adanya dialog lebih terus antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mencari solusi yang paling efektif dan berkelanjutan. Cuma dengan kerja sama seluruh pihak, kualitas pendidikan yang diharapkan dapat dicapai tanpa mengorbankan mutu pembelajaran.
