SUKABANTEN.com – Bupati Pandeglang Raden Dewi Setianimenyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam memperkuat sistem kepegawaian yang modern dan berintegritas. Cara ini dipandang penting buat memastikan bahwa sistem kepegawaian di Indonesia tidak cuma efisien namun juga dapat diandalkan dan transparan. Hal ini disampaikan bupati usai menghadiri Kedap Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Daerah Kerja Kantor Regional III BKN Tahun 2025. Acara tersebut meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten dan berlangsung di Techno Park, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada hari Kamis, 9 Oktober 2025.
Dukungan terhadap Sistem Kepegawaian Modern
Dalam sambutannya, Bupati Dewi Setianimenyatakan bahwa peran BKN sangat vital dalam membangun sistem kepegawaian yang tak cuma modern tetapi juga memiliki integritas tinggi. “BKN mempunyai tanggung jawab akbar dalam memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara bekerja dengan integritas dan transparansi. Kami sangat mendukung segala upaya BKN dalam mewujudkan hal ini,” ujar Bupati Dewi dengan tegas. Dukungan ini tidak cuma sekadar pernyataan formal, namun juga akan diterjemahkan dalam wujud kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BKN, khususnya dalam program-program peningkatan kualitas Sumber Energi Manusia (SDM) di sektor publik.
Tak hanya itu, acara rakor ini juga menjadi ajang bagi berbagai pihak buat berbagi praktik terbaik dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya orang di instansi pemerintah. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan sistem kepegawaian di setiap daerah dapat mencapai standar yang lebih tinggi dan seragam di semua Indonesia.
Kemitraan dan Tantangan Masa Depan
Kerja sama antara BKN dan pemda di Banten dan Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam membangun sinergi untuk memajukan sistem pengelolaan kepegawaian. Bupati Dewi juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap cara yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. “Kita bisa membangun sistem yang hebat, tapi tanpa integritas, semua itu tak akan bertahan lamban,” katanya sembari berharap agar nilai-nilai ini dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan yang diambil.
Tetapi, bukan berarti tidak eksis tantangan yang dihadapi ke depan. Di era digitalisasi dan globalisasi ini, aparatur sipil negara dituntut untuk tak cuma bebas dari korupsi, tetapi juga harus adaptif dan berinovasi. Karenanya, menurut Bupati Dewi, krusial bagi setiap ASN buat terus mengembangkan diri seiring perkembangan zaman. Pemerintah wilayah, dalam hal ini juga diharapkan bisa memainkan peran proaktif dalam menyediakan media dan program pengembangan bagi pegawai negeri yang ada di wilayah mereka.
Melalui pertemuan ini, ditanamkan asa baru bahwa perubahan paradigma dalam manajemen kepegawaian mampu segera tercapai. Diharapkan setiap aparatur di daerah Banten dan Jawa Barat dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, lebih profesional, dan dengan penuh semangat integritas. Asa tersebut tentu bukan hanya sekadar wacana, tapi harus diwujudkan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari.
