SUKABANTEN.com – Tantangan besar dihadapi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengimplementasikan program-program gizi di Provinsi Banten. Adib Miftahul, seorang akademisi dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, menyoroti isu penting yang menjadi penyebab dari masalah ini, yaitu lemahnya koordinasi antara BGN dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Wilayah (Pemda). Menurut Adib, kendala ini merupakan salah satu faktor utama yang menghambat realisasi program Makanan Berbasis Gizi (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Tantangan Koordinasi Antarlembaga
Ketidakselarasan koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah tak hanya berdampak pada lambatnya pelaksanaan program, namun juga pada efektivitas hasil yang ingin dicapai. Koordinasi yang lemah mengakibatkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan di lapangan tak berjalan optimal. Adib menegaskan, “Tanpa adanya komunikasi yang kuat dan strategi yang terintegrasi antara berbagai tingkat pemerintahan, program sebaik apapun tak akan mencapai sasaran yang diinginkan.” Ia juga menambahkan bahwa tantangan seperti ini sering terjadi di beberapa daerah lain, tetapi alangkah baiknya kalau Banten bisa menjadi misalnya dalam memperbaiki koordinasi demi tercapainya tujuan berbarengan.
Peranan penting Pemprov dan Pemda dalam mendukung kebijakan pusat tak dapat diabaikan. Adib menunjukkan perlunya sinergi dan kolaborasi yang lebih erat, baik dalam perencanaan maupun eksekusi program, agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal. Ini juga melibatkan penyelarasan prioritas antara pemerintah pusat dengan lokal, agar setiap kebijakan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah.
Solusi Meningkatkan Efektivitas Program Gizi
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, beberapa solusi mampu diimplementasikan, salah satunya adalah dengan memperkuat jalur komunikasi antara BGN dan pemerintah wilayah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahapan perencanaan hingga penilaian program juga dinilai penting. “Kita perlu bergerak satu langkah lebih maju dengan memastikan bahwa setiap strata pemerintahan tak cuma menerima instruksi, namun juga terlibat aktif dalam menyusun strategi implementasi yang pas,” ujar Adib.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang tak kalah krusial. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi para penyelenggara program gizi di daerah dapat memberikan pengetahuan dan cara-cara baru buat mengatasi tantangan yang ada. Adib menyarankan, “Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan membuahkan hasil jangka panjang dalam wujud keberhasilan program yang lebih bagus dan berkelanjutan.”
Pada akhirnya, peningkatan pencerahan masyarakat mengenai pentingnya gizi dan peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang memadai juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan di tanah air, khususnya di Provinsi Banten. Sebuah program yang didukung oleh seluruh pihak, dari pusat hingga masyarakat akar rumput, akan lebih mudah mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat luas.
